Meningkatkan Pelayanan Kesehatan untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Kesehatan yang baik merupakan fondasi penting dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) guna mendukung pembangunan nasional. Dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang disusun oleh dr. Andi Ashar, M.H., peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, dibahas berbagai tantangan pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama di wilayah Papua. Penelitian ini menekankan pentingnya peran kesehatan sebagai elemen strategis dalam meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Papua dan Papua Barat hingga kini menghadapi tantangan serius dalam sektor kesehatan. Kedua provinsi tersebut mencatat angka kematian ibu dan bayi tertinggi di Indonesia serta prevalensi stunting yang jauh melampaui rata-rata nasional. Keterbatasan infrastruktur kesehatan, rendahnya rasio tenaga medis, dan akses layanan yang tidak merata menjadi faktor utama kesenjangan tersebut. Kondisi ini menuntut adanya langkah strategis untuk memastikan masyarakat di wilayah tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Taskap ini mengusulkan beberapa strategi utama untuk mengatasi permasalahan tersebut, di antaranya adalah pembangunan infrastruktur kesehatan, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis, serta pemanfaatan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terpencil. Studi menunjukkan bahwa telemedicine mampu meningkatkan akses layanan spesialis hingga 40% dan mengurangi rujukan ke rumah sakit sebesar 25%. Implementasi teknologi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif signifikan bagi masyarakat di Papua.
Kesehatan masyarakat yang terjamin juga memiliki korelasi langsung dengan produktivitas SDM, terutama di daerah-daerah tertinggal. Dalam Taskap ini, dr. Andi Ashar menekankan bahwa investasi pada sektor kesehatan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memperbaiki pelayanan kesehatan, pemerintah dapat mempercepat pembangunan nasional yang merata, sekaligus memutus siklus kemiskinan akibat buruknya kondisi kesehatan masyarakat.
Berbagai kebijakan pemerintah, seperti alokasi dana otonomi khusus dan program jaminan kesehatan nasional (JKN), telah menjadi langkah awal dalam meningkatkan akses kesehatan di Papua. Namun, keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Penulis juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis budaya lokal dalam pelaksanaan program kesehatan, agar lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat Papua.
Sebagai rekomendasi, Taskap ini menekankan pentingnya formulasi kebijakan yang berbasis data, penguatan koordinasi lintas sektor, dan evaluasi rutin terhadap implementasi program. Peningkatan pelayanan kesehatan di Papua bukan hanya upaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga investasi strategis bagi Indonesia dalam mencapai visi sebagai negara maju pada tahun 2045. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih efektif.
