Revitalisasi Diplomasi Pertahanan Kawasan Pasifik Selatan: Strategi Indonesia dalam Menjaga Kepentingan Nasional

Perubahan geopolitik global yang dinamis menuntut negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk memperkuat hubungan diplomasi pertahanan. Sebagai negara kepulauan yang strategis, Indonesia memiliki kepentingan nasional yang harus dijaga di kawasan ini, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan ekonomi. Dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang disusun oleh Kolonel Arh Blasius Popylus, S.I.P., M.H.I., dari Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tahun 2024, dibahas strategi revitalisasi diplomasi pertahanan kawasan Pasifik Selatan untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global.

Dalam kajiannya, Kolonel Blasius Popylus menyoroti bahwa diplomasi pertahanan bukan sekadar kerja sama militer, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks kawasan Pasifik Selatan, Indonesia memiliki peran penting dalam membangun kemitraan strategis dengan negara-negara di wilayah tersebut, terutama dalam menghadapi berbagai isu global seperti keamanan maritim, eksploitasi sumber daya alam, serta dinamika politik yang dapat memengaruhi stabilitas kawasan.

Kawasan Pasifik Selatan menjadi medan persaingan antara kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, dan Australia. Berbagai aliansi strategis telah terbentuk, termasuk Pakta Pertahanan AUKUS yang memberikan Australia akses terhadap kapal selam bertenaga nuklir. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan dan menimbulkan dampak terhadap negara-negara kepulauan kecil di Pasifik Selatan, termasuk Indonesia.

Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa salah satu faktor penting dalam diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan Pasifik Selatan adalah upaya menjaga kedaulatan wilayah dan stabilitas keamanan di Papua. Gerakan separatis yang terus mencari dukungan dari negara-negara di kawasan ini menjadi tantangan tersendiri bagi diplomasi Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih efektif untuk meyakinkan negara-negara Pasifik Selatan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI dan bukan subjek eksploitasi politik oleh pihak asing.

Analisis dalam Taskap ini juga menyoroti bahwa ekonomi kawasan Pasifik Selatan masih sangat bergantung pada bantuan dan investasi dari negara-negara besar. Hal ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara tersebut, termasuk dalam sektor perikanan, energi, dan infrastruktur. Dengan pendekatan diplomasi ekonomi, Indonesia dapat meningkatkan pengaruhnya di kawasan serta mengurangi ketergantungan negara-negara Pasifik Selatan terhadap kekuatan luar yang memiliki agenda politik tertentu.

Dalam konteks strategi diplomasi pertahanan, penelitian ini mengusulkan pendekatan berbasis Analisis SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, and Results). Pendekatan ini menitikberatkan pada kekuatan Indonesia dalam kerja sama pertahanan, peluang yang dapat dimanfaatkan di kawasan, aspirasi nasional untuk menjaga stabilitas, serta hasil yang diharapkan dalam jangka panjang. Dengan strategi ini, Indonesia dapat mengembangkan diplomasi pertahanan yang lebih proaktif dan berbasis kepentingan nasional.

Di samping itu, kolaborasi dengan berbagai aktor dalam model Penta Helix menjadi salah satu rekomendasi utama dalam revitalisasi diplomasi pertahanan. Pemerintah, akademisi, sektor bisnis, masyarakat, dan media perlu bersinergi dalam membangun strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Akademisi dapat memberikan kajian strategis dan analisis kebijakan, sektor bisnis dapat berkontribusi dalam kerja sama ekonomi dan industri pertahanan, sementara media memiliki peran dalam membangun opini publik yang mendukung kepentingan nasional.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerja sama multilateral dalam menjaga stabilitas kawasan. Indonesia telah aktif dalam berbagai forum regional seperti Pacific Islands Forum (PIF) dan ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM). Melalui platform ini, Indonesia dapat memperkuat diplomasi pertahanannya dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan serta menggalang dukungan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

Dalam kajian ini, Kolonel Blasius Popylus menegaskan bahwa Indonesia harus mengadaptasi pendekatan diplomasi yang lebih inovatif dan responsif terhadap dinamika kawasan. Diplomasi pertahanan tidak hanya terbatas pada kerja sama militer, tetapi juga harus mencakup aspek sosial dan ekonomi guna menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya di kawasan Pasifik Selatan.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa revitalisasi diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan Pasifik Selatan harus dilakukan dengan pendekatan holistik dan berbasis kepentingan nasional. Dengan membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di kawasan, memperkuat kerja sama ekonomi, serta meningkatkan kapasitas pertahanan dan keamanan, Indonesia dapat menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkokoh posisinya di tingkat global.

Kertas Karya Ilmiah ini menjadi referensi penting bagi para pemangku kebijakan dalam merancang strategi diplomasi pertahanan Indonesia di masa depan. Dengan pendekatan yang tepat dan sinergi antar-stakeholder, Indonesia dapat mengoptimalkan perannya di kawasan Pasifik Selatan serta menjaga kepentingan nasionalnya secara lebih efektif.

Views: 86