Transformasi Pelayanan Publik melalui Smart Governance di Ibu Kota Nusantara
Pergeseran Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur membawa peluang besar untuk memperkenalkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui konsep smart governance. Dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) berjudul "Mewujudkan Smart Governance IKN Guna Meningkatkan Pelayanan Publik", Kolonel Inf Andre Clift Rumbayan, S.Sos., M.M., peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Lemhannas RI, mengulas strategi dan tantangan penerapan tata kelola berbasis teknologi digital ini di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Konsep smart governance berakar pada pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam layanan publik. Menurut penulis, keberhasilan tata kelola ini membutuhkan integrasi sistem elektronik yang memadai serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang teknologi informasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelayanan publik di IKN mampu mencerminkan prinsip demokrasi yang inklusif dan akuntabel.
Kajian TASKAP ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung smart governance. Kerangka kerja Collaborative Governance menjadi salah satu model strategis untuk memastikan sinergi yang berkelanjutan antara berbagai aktor dalam pembangunan IKN. Kolaborasi ini mencakup penyediaan fasilitas publik berbasis digital hingga pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Namun, implementasi smart governance dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk rendahnya literasi digital masyarakat dan ancaman kejahatan siber. Penulis memberikan rekomendasi untuk meningkatkan literasi digital melalui program edukasi dan sosialisasi, serta memperkuat sistem keamanan digital guna melindungi data masyarakat dari kebocoran atau penyalahgunaan.
Dalam rekomendasinya, TASKAP ini menekankan pentingnya pemanfaatan analisis matriks SOAR (Strength, Opportunity, Aspiration, Result) untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam penerapan smart governance di IKN. Pendekatan ini diharapkan mampu mengoptimalkan layanan publik yang responsif, efisien, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Melalui penelitian ini, Kolonel Andre Clift Rumbayan tidak hanya memberikan solusi inovatif bagi tata kelola pemerintahan di IKN, tetapi juga menawarkan pandangan strategis yang relevan bagi transformasi pelayanan publik di Indonesia. Implementasi konsep smart governance di IKN diharapkan menjadi model yang dapat diadaptasi di wilayah lain di Indonesia, menuju pemerintahan yang lebih modern dan inklusif.
