Data Katalog
Jumlah Pengunjung:127
Jenis Bahan Pustaka:Monograf
Nomor Panggil:577.52 POL
Pengarang:Herman Hidayat (editor)
Judul:Politik Ekologi
Penerbitan:LIPI
Deskripsi Fisik:vii + 306 hal.; 25 cm.
Subjek: Ekologi
Catatan:Konsep politik ekologi yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan taman nasional ialah menekankan peran stakeholders baik pelaku langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pelaku langsung melibatkan pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan/Dirjen PHKA-Balai Taman Nasional di daerah). Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Perdebatan kewenangan "pengelolaan taman nasional" di berbagai daerah menjadi isu sentral dalam era Otonomi Daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dua kubu, baik pemerintah daerah maupun pusat mempunyai argumentasi masing-masing. Sebaliknya, pelaku tidak langsung, yakni peran akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik domestik dan internasional serta masyarakat lokal juga turut berpartisipasi dan gencar dalam mewujudkan isu konservasi, dengan melakukan reforestasi tanaman lokal, pemeliharaan flora dan biodiversity, proteksi fauna serta peningkatan program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Kunci sukses pengelolaan taman nasional ialah dengan menerapkan collaborative management antara berbagai stakeholders kini dan masa depan. Taman Nasional merupakan salah satu perisai terakhir dalam konservasi sumber daya hutan dan ciri khas ekosistemnya. Dalam kaitan itu, pengelolaan taman oleh Kementerian Kehutanan yang profesional dan berkualitas dengan penyediaan SDM, alokasi anggaran yang memadai, penegakkan kepastian hukum dan pengelolaan berkolaborasi dengan berbagai stakeholders menjadi kunci sukses.
ISBN / ISNM / ISSN: 978-979-461-792-2
DDC:577.52
JUMLAH EKSEMPLAR:3
Cover:

TAGIND 1IND 2VALUE
245##$a Politik Ekologi $b Pengelolaan Taman Nasional Era Otda
100##$a Herman Hidayat (editor)
260##$a Jakarta $b LIPI $c 2011
300##$a vii + 306 hal.; 25 cm.
500##$a Konsep politik ekologi yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan taman nasional ialah menekankan peran stakeholders baik pelaku langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pelaku langsung melibatkan pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan/Dirjen PHKA-Balai Taman Nasional di daerah). Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Perdebatan kewenangan "pengelolaan taman nasional" di berbagai daerah menjadi isu sentral dalam era Otonomi Daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dua kubu, baik pemerintah daerah maupun pusat mempunyai argumentasi masing-masing. Sebaliknya, pelaku tidak langsung, yakni peran akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik domestik dan internasional serta masyarakat lokal juga turut berpartisipasi dan gencar dalam mewujudkan isu konservasi, dengan melakukan reforestasi tanaman lokal, pemeliharaan flora dan biodiversity, proteksi fauna serta peningkatan program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Kunci sukses pengelolaan taman nasional ialah dengan menerapkan collaborative management antara berbagai stakeholders kini dan masa depan. Taman Nasional merupakan salah satu perisai terakhir dalam konservasi sumber daya hutan dan ciri khas ekosistemnya. Dalam kaitan itu, pengelolaan taman oleh Kementerian Kehutanan yang profesional dan berkualitas dengan penyediaan SDM, alokasi anggaran yang memadai, penegakkan kepastian hukum dan pengelolaan berkolaborasi dengan berbagai stakeholders menjadi kunci sukses.
020##$a 978-979-461-792-2
084##$a 577.52
650##$a Ekologi
090##$a 577.52 POL

Data Koleksi
Menampilkan 1-3 dari 3 hasil
No. IndukAksesKetersediaanLokasiNomor Barcode
1613/LHN/2016Dapat dipinjamTersediaRuang Baca Umum00000007700
1643/LHN/2016Dapat dipinjamTersediaRuang Baca Umum00000007723
1644/LHN/2016Dapat dipinjamDiolahRuang Baca Umum00000007724