Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 186 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA 66-85 2024 |
| Pengarang | : | Taswin |
| Judul | : | Penguatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan yang Terintegrasi Guna Mendukung Pembangunan Nasional |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Catatan | : | Penelitian ini berjudul "Penguatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan yang Terintegrasi Guna Mendukung Pembangunan Nasional". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tantangan dalam proses digitalisasi layanan pemerintahan di Indonesia yang masih belum terintegrasi secara optimal, menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya integrasi digital dalam layanan pemerintahan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi untuk memperkuat integrasi digitalisasi layanan pemerintahan yang dapat mendukung pembangunan nasional secara komprehensif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan PESTEL, yang menganalisis aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum terkait digitalisasi layanan pemerintahan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka serta analisis data sekunder dari berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung integrasi layanan digital pemerintahan. Landasan teori yang digunakan meliputi teori sistem, teori strategi, dan konsep transformasi digital yang berfokus pada efektivitas tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan integrasi digital dalam layanan pemerintahan memerlukan dukungan infrastruktur teknologi, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi antar instansi. Kesimpulan penelitian ini menyarankan bahwa integrasi digitalisasi layanan pemerintahan dapat tercapai melalui penerapan kebijakan yang berfokus pada interoperabilitas sistem, keamanan data, dan peningkatan aksesibilitas layanan publik. Langkah ini penting untuk mendukung pembangunan nasional yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan. |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : |  |
| File | : | 85 - Taswin.pdf |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Penguatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan yang Terintegrasi Guna Mendukung Pembangunan Nasional |
| 100 | # | # | $a Taswin |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2024 |
| 500 | # | # | $a Penelitian ini berjudul "Penguatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan yang Terintegrasi Guna Mendukung Pembangunan Nasional". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tantangan dalam proses digitalisasi layanan pemerintahan di Indonesia yang masih belum terintegrasi secara optimal, menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya integrasi digital dalam layanan pemerintahan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi untuk memperkuat integrasi digitalisasi layanan pemerintahan yang dapat mendukung pembangunan nasional secara komprehensif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan PESTEL, yang menganalisis aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum terkait digitalisasi layanan pemerintahan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka serta analisis data sekunder dari berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung integrasi layanan digital pemerintahan. Landasan teori yang digunakan meliputi teori sistem, teori strategi, dan konsep transformasi digital yang berfokus pada efektivitas tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan integrasi digital dalam layanan pemerintahan memerlukan dukungan infrastruktur teknologi, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi antar instansi. Kesimpulan penelitian ini menyarankan bahwa integrasi digitalisasi layanan pemerintahan dapat tercapai melalui penerapan kebijakan yang berfokus pada interoperabilitas sistem, keamanan data, dan peningkatan aksesibilitas layanan publik. Langkah ini penting untuk mendukung pembangunan nasional yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan. |
| 090 | # | # | $a PPRA 66-85 2024 |
| 850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 0410/2024 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000014892 |