Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

45

dalam RPJPN. Program pembangunan juga menghadapi hambatan
untuk bisa berjalan secara berkelanjutan, terutama ketika pemerintah
sendiri tidak bisa mengatur tata niaga gas sebagaimana dikeluhkan oleh
Wamendag RI seperti dalam gambaran di atas. Ironi ini harus segera
diselesaikan, Karena bagaimana mungkin pemerintah negara yang
memiliki SKA tidak mampu mengatur tata niaga komoditas yang
dimilikinya sendiri?

Terganggunya perencanaan pembangunan secara berkelanjutan
juga mengakibatkan pembangunan yang tidak terjadi secara merata di
seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan terjadi secara timpang, karena
ada daerah yang mampu membangun daerahnya dengan modal yang
didapatkannya sendiri dari SKA yang diproduksi oleh daerahnya, namun
ada pula daerah yang tertinggal dan tak mampu berbuat banyak karena
kurang mampu mengelola potensi daerahnya. Ketimpangan seperti ini
juga menimbulkan kekurangharmonisan hubungan antar daerah, yang
kalau dibiarkan terus-menerus dapat termanifestasi menjadi aspirasi
politik yang berpotensi mengancam disintegrasi bangsa.

14. Permasalahan yang Dihadapi

Dari paparan tentang kondisi saat ini yang ada di atas, dapat kita temukan
beberapa pokok persoalan yangmembuat kondisi tersbeut terjadi. Berikut
adalah empat pokok persoalan yang ada dalam pengelolaan SKA di Indonesia
saat ini:

a. Rendahnya Pemanfaatan SKA sebagai Modal Pembangunan

Pokok persoalan yang pertama adalah bersumber dari paradigma yang
keliru dalam pengelolaan SKA. Paradigma ini melihat bahwa SKA lebih sebagai
sebagai komoditas dagangan yang dapat mendatangkan uang secara cepat.
Cara pandang seperti ini adalah cara pandang instan yang cenderung mencari
jalan pintas tanpa perlu bersusah-susah untuk menjadikan SKA sebagai modal