Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5
47
asing. Selama ini, pemerintah cenderung memberikan kelonggaran kepada
pihak-pihak asing tersebut melakukan eksploitasi besar-besaran tanpa
pengawasan yang memadai dari aparat penegak hukum. Dalam hal ini,
pemerintah Indonesia harus berusaha untuk lebih mandiri sambil meningkatkan
kemampuan untuk secara efektif mengontrol perusahaan asing yang bergerak
dalam bidang pengelolaan SKA tersebut. Efektivitas tersebut dapat dilakukan
dengan pembuatan regulasi yang berpihak kepada kepentingan nasional dan
penguatan sistem pengelolaan SKA yang mampu menjaga SKA Indonesia dari
eksploitasi tak wajar yang dilakukan oleh pihak swasta.
Pokok persoalan selanjutnya adalah terkait dengan masih lemahnya
daya saing dalam pengelolaan SKA Indonesia. Persoalan ini timbul lebih
dikarenakan masih rendahnya kapabilitas industri yang mengelola SKA kita
agar lebih memiliki nilai tambah. Harus kita akui, kemampuan kita untuk
mengelola SKA memang masih kurang, terutama dari ketersediaan teknologi
dan ketersediaan modal untuk membiayai pengelolaan SKA. Walaupun
sebetulnya Indonesia sudah cukup banyak memiliki SDM yang handal dalam
bidang pengelolaan SKA, namun banyak diantara mereka yang lebih memilih
bekerja di perusahaan-perusahaan asing.
Permasalahan kurang maunya SDM handal Indonesia tersebut untuk
memperkuat sektor pengelolaan SKA oleh bangsa Indonesia sendiri sebetulnya
cukup manusiawi. Terutama bila melihat dari kompensasi materi yang
disediakan dan kepastian karir ke depannya. Namun bila kita melihat
kebutuhan bangsa kita untuk mengelola sendiri SKA yang kita miliki, maka
usaha untuk memperkuat kemampuan finansial dan ketersediaan teknologi ini
harusnya menjadi tanggungjawab kita bersama, terutama Pemerintah dalam
hal ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
d. Maraknya Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
Bila kita telusuri lebih dalam, permasalahan yang timbul juga memiliki
dimensi yang cukup kompleks. Terutama bila kita hubungkan dengan konteks
politik yang melingkupi system pembuatan lebijakan di Negara ini yang
