Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

70

iklim pengelolaan SKA yang kondusif dan berdaya saing. Saat ini masih banyak
kebijakan terkait pengelolaan SKA yang tumpang tindih dan harus ditata ulang.
Untuk mendukung pengelolaan SKA yang baik dan berkelanjutan, pemerintah
Indonesia harus segera menata kembali berbagai peraturan perundang-
undangan dan regulasi yang terkait dengan pengelolaan SKA tersebut.
Pemerintah harus segera meninjau ulang dan mensinkronisasi sekian banyak
kebijakan pemerintah terkait pengelolaan SKA. Kebijakan-kebijakan yang
terkesan tumpang tindih harus ditata ulang dengan baik. Termasuk juga untuk
menjernihkan berbagai kekisruhan dan konflik kepentingan antar sektor dan
level pemerintahan yang memegang kewenangan terkait dengan pengelolaan
SKA.

c. Meningkatnya Kemandirian dalam Pengelolaan SKA

Mengingat strategisnya peran yang dimiliki oleh komoditas yang digali dari
sumber kekayaan alam Indonesia, pemerintah harus m-jlai berbuat secara
nyata agar pengelolaan SKA di dalam negeri dapat dikelola seoptimal mungkin
oleh anak bangsa sendiri. Untuk meningkatkan pengelolaan SKA agar memberi
manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, pemerintah juga harus
berusaha keras untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam
pengelolaannya. Pemerintah harus mendukung industri pengelolaan SKA milik
bangsa Indonesia untuk dapat berperan serta dan memegang kendali dalam
pengelolaan SKA di dalam negeri.

Harapan ini harus diwujudkan secara bersama-sama agar pengembangan
industri pengelolaan SKA milik anak bangsa dapat segera memiliki kemampuan
dalam mengelola kekayaan alam milik bangsa sendiri. Bahkan kemampuan
yang ada harus diusahakan agar menjadi daya saing yang menjadikan industri
pengelolaan SKA nasional dapat melebarkan sayap dan berkiprah di level
global.