Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

74

manajemen yang lebih efektif dan efisien, bahkan dengan memberikan
inovasi dalam pengembangannya.

5) Pengelolaan potensi SKA dengan cara yang mencerminkan orientasi
pengelolaan yang berjalan seiring dengan orientasi pembangunan
nasional.

b. Konsistennya Pembuatan dan Pelaksanaan Kebijakan

1) Terimplementasikannya peraturan perundang-undangan dengan
konsisten

2) Tertata-rapinya hubungan antar peraturan perundang-undangan yang
mengatur pengelolaan SKA

3) Tersedianya ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dan
dapat mengakses berbagai kebijakan dan keputusan hukum secara
luas

c. Meningkatnya Kemandirian dalam Pengelolaan SKA

1) Penggantian sistem kontrak dalam industri pengelolaan mineral dan
batubara menjadi izin usaha pertambangan. Pemerintah juga harus
mempersiapkan pengaturan untuk peralihannya dan bersiap diri untuk
menjalankan renegosiasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
daripada sebelumnya.

2) Pengelolaan SKA oleh bangsa Indonesia yang mampu dilakukan secara
mandiri dan profesional. Pengelolaan tersebut diusahakan dilakukan
dengan cara-cara yang merujuk kepada tata kelola yang baik dan
didukung oleh teknologi dan sumber pendanaan yang memadai.

3) Terlaksananya pengelolaan SKA yang dilakukan oleh SDM yang
profesional sesuai dengan bidang keahliannya. Pengelolaan SKA ini
juga harus didukung dengan penggunaan teknologi yang tepat dan
mendukung dilakukannya efisiensi