Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 9

73

     demikian nantinya Rumusan musrenbangnas yang akuntabel
     dan akurat dikristalisasikan menjadi usulan Rencana Kerja
     Pemerintah (RKP) yang mantap dan realistis, sebagai masukan
     (input) ke TPKB untuk di proses pada tingkat suprastruktur
     menjadi kebijakan politis sebagai keluaran (output) yang dapat
     dilaksanakan pada tingkat substruktur. Dari tatanan penyusunan
     musrenbangda/nas tersebut di atas dapat disarikan manfaat
     sebagai berikut:

          • Pada rapat penajaman program Ditjen SDA di provinsi
              sudah disinkronkan dan dikoordinasikan dengan usulan
              dari TKM dan TPN sehingga menjadi rumusan
              musrenbangda.

          • Usulan musrenbangda sejak awal sudah didukung data
              teknis dan non teknis dari pengelola SDA (unsur
              infrastruktur) di tingkat daerah termasuk integritas
              program dengan instansi lainya.

         • Hasil Musrenbangnas akan mantap, akurat dan akuntabel
              karena didukung oleh hasil musrenbangda yang integritas.

         • Meminimalkan pratek KKN program pembangunan
              daerah.

b. Strategi 2 : Mewujudkan optimalisasi koordinasi dan
    integritas antar lembaga suprastruktur pada proses TPKB
    melalui lembaga Bappenas sebagai leading program
    mengundang kementerian dan lembaga yang terkait pengelolaan
    SDA untuk menyamakan pandangan tentang usulan RKP ke
    lembaga Legislatif (DPR) dengan menjelaskan dan
    mensosialisasikan keterkaitan antar program. Kemudian
    ditindaklanjuti melalui kementerian masing-masing melakukan
    prapertemuan (premenary meeting) dengan komisi terkait,
    seperti Kementerian PU dengan komisi V, Kementerian
    Pertanian dan Kehutanan dengan Komisi IV, Bappennas dan
    Keuangan dengan Komisi XI, Kementerian Dalam Negeri, PAN
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14