Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

68

Peraturan Presiden, sedangkan dokumen Tatrawil dan Tatralok
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga mengikat semua pihak.

d. M eningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pelayaran
Pengembangan kualitas aparatur pemerintah di tingkat pusat,

provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat ditingkatkan melalui
pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan sesuai dengan
ruang lingkup tugasnya, antara lain: diklat pelaut dibidang nautika dan
teknika, marine inspector tipe A dan tipe B, marine inspector radio,
marine surveyor, pengukuran kapal, pendaftaran dan kebangsaan
kapal, penilaian kapal, kesyahbandaran kelas A dan kelas B, kesatuan
penjaga laut dan pantai, bintara dan perwira, port facility security
officer, port state control officer, pekerjaan bawah air, menyelam,
pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut, ketatalaksanaan
angkutan laut, penanganan muatan dipelabuhan, manajemen
kepelabuhanan, kepanduan, bongkar muat barang dipelabuhan, dan
tally pelabuhan.

Kebutuhan tenaga pelaut sampai akhir tahun 2015 sebesar 43.000
orang, terdiri dari 18.000 perwira dan 18.000 rating diharapkan dapat
terpenuhi melalui berbagai program dan percepatan pendidikan dan
penambahan sekolah-sekolah pelaut. Dengan demikian, meningkatnya
permintaan tenaga pelaut dapat terpenuhi untuk mengisi pasar dalam
dan luar negeri.

Profesionalisme operator pelabuhan baik tenaga yang bertugas
dilapangan maupun administrasi, dapat ditingkatkan melalui berbagai
pelatihan dibidang manajemen pelabuhan, operasi material handling
pelabuhan, sistem operasi pelabuhan, survey, perawatan fasilitas dan
peralatan pelabuhan, rekayasa pantai, sistem informasi pelabuhan,
pemanduan, manajemen mutu, dan international ship and port facility
security.

Demikian halnya, kompetensi tenaga kerja bongkar muat harus
dapat ditingkatkan melalui penataan, rekruitmen tenaga kerja yang
lebih produktif. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat bekerjasama
dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan