Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6

86

    DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota untuk mendapat
    dukungan politik.
5) Kementerian Perhubungan bersama dengan Kementerian
    Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Daiam
    Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara BUMN,
    Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten / Kota, Badan
    Usaha Pelabuhan, Assosiasi Perusahaan Pelayaran, Assosiasi
    Perusahaan Freight Forwarding/Logistik dan Perguruan Tinggi
    menentukan klasifikasi prioritas pembangunan pelabuhan yang
    dapat memberikan manfaat ganda yang tinggi.
6) Kementerian Perhubungan bersama dengan Kementerian
    Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Daiam
    Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara BUMN,
    Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten /
    Kota, Badan Usaha Pelabuhan, Assosiasi Perusahaan Pelayaran,
    Assosiasi Perusahaan Freight Forwarding / Logistik, dan Perguruan
    Tinggi mengkaji dan menetapkan kriteria investasi bagi proyek
    pembangunan infrastruktur pelabuhan yang dibiayai dana APBN
    dan APBD.
7) Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan Kementerian
     Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian
     Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Negara
     BUMN, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman
     Modal, Kementerian Daiam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi
    Sulawesi Utara, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara,
     Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Usaha Pelabuhan, Assosiasi
     Perusahaan Pelayaran, Assosiasi Perusahaan Freight Forwarding /
     Logistik membahas berbagai program dan pola kerjasama
     pengembangan pelabuhan hub intemasional Bitung dan Kuala
    Tanjung.
8) Kementerian Daiam Negeri bersama dengan Kementerian
     Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
     Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan Badan Pertahanan
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11