Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3

17

wahana dan pintu masuk bagi para calcn pemimpin bangsa di
tingkat daerah serta sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat
untuk menghasilkan pemimpin yang berkarakter negarawan.

f. Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan umum

         Undang-undang ini merupakan pengganti UU RI No 22 Tahun
2007 sebagai payung hukum untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin
pelaksanaan hak politik masyarakat. Dalam UU ini disebutkan
bahwa Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Di dalam pasal 8 disebutkan
bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu
menyelenggarakan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN
Tahun 2005-2025.

         Penjelasan Undang Undang ini menyebutkan bahwa salah
satu visi pembangunan nasional adalah terwujudnya Indonesia yang
demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan melalui
memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam
kehidupan politik. Penguatan peran secara timbal balik ini akan
memberikan ruang yang lebih kondusif bagi terciptanya supremasi
hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber
pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta tertatanya sistem
tata politik nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan,
akomodatif, dan aspiratif.

h. Perpres RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
   1   2   3   4   5   6   7   8