Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

19

makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik;
Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, masalah siapa yang
berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi
penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik;
Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern, ide
demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru
sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi
yang cukup matang; Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika
timbul konflik antar elit maka yang di cari adalah dukungan rakyat,
terjadi perjuangan kelas menentang kaum aristrokrat telah menarik
kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat;
Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi
dan kebudayaan, meluasnya ruang lingkup aktifitas pemerintah
sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir
akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan
politik.'4

c. Konsep Kepemimpinan Nasional yang Integratif
Pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai negarawan

merupakan esensi dari kepemimpinan nasional Indonesia yang
integratif. Konsep ini menghendaki pemimpin untuk berfikir sebagai
negarawan; bersikap sebagai negarawan; dan bertindak sebagai
negarawan.415 Elit kepemimpinan nasional harus dapat menentukan
sasaran dan strategi kepemimpinan, serta norma-norma yang sesuai
dengan perkembangan rakyat Indonesia dan situasi kondisi di dalam
maupun di luar negeri. Selanjutnya, para pemimpin/elit tersebut
perlu memahami, menghayati dan menerapkan sistem manajemen
nasional (know to do the things right).

14A. Rahman H.l, 2007, “Sistim Politik Indonesia", (Yogyakarta: Graha Ilmu), him. 286.
15Adi Sujatno, 2013, "Teori-Teori Kepemimpinan", (Jakarta: Lemhannas Rl), him. 81-83