Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 8

60

ekonomi . Kesejahteraan tersebut termasuk yang berkaitan dengan
kesejahteraan bagi S D M yang bekerja di Industri pertahanan dalam
negeri.
3 ) Adanya payung hukum yang langsung mengenai kepada
kegiatan yang dapat diaplikasikan langsung dilapangan sebagai
pedoman dalam pembinaan/mengoptimalkan industri pertahanan
dalam negeri yang dapat mempermudah pencapaian kemandirian,
sehingga dengan payung hukum yang kuat maka akan mampu
m emberikan kejelasan dalam mempedomani pelaksanaan
kegiatannya.
4 ) Undang-undang yang telah dibuat ditindak lanjuti dengan
peraturan-peraturan dibawahnya secara konkrit sehingga tidak
menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.
5 ) Peraturan yang dibuat adalah yang dapat memberikan peluang
bagi industri pertahanan dalam negeri untuk dapat mandiri dan dapat
dimanfaatkan secara bersinergi dengan perusahaan-perusahaan lain
ya ng terkait, meskipun perusahaan tersebut bukan industri pertahanan
dalam negeri (home industri dalam negeri)
6 ) A danya keputusan-keputusan maupun peraturan-peraturan
yang telah diterbitkan harus sepenuhnya dijalankan dengan konsisten
dan difahami oieh semua pihak yang berkaitan berarti adanya
sinergitas dan kerja keras dari semua pihak pemangku kepentingan.
7 ) Pemerintah sangat berkompeten dalam pemesanan Alutsista
T N I untuk itu adanya kesinambungan order dari para pengguna
(pem erintah) alutsista itu sendiri sangat diharapkan agar industri
pertahananpun dapat membuat perencanaan jangka panjangnya.
 8 ) Kebijakan untuk memberdayakan industri pertahanan dalam
negeri didukung oleh kebijakan pelaksanaan yang terpadu dari
berbagai pihak yang terkait (stake holder).
 9 ) Berkembangnya sistim menejerial dan sebagai integrator yang
diprakarsai oleh pemerintah , diharapkan hal ini akan meningkatkan
 networking dengan mitra dalam negeri untuk mendukung pemasokan
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13