Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3

83

         secara bersenergi antara pemerintah, stake holder dan industri
         pertahanan dalam negeri itu sendiri.

                   1) Pemerintah bersama-sama dengan DPR dalam menyusun
                   Rencana pembangunan jangka panjang, menempatkan prioritas
                   pembangunan kekuatan pertahanan negara sebagai salah satu
                   prioritas yang utama yaitu dengan dimasukannya dalam RPJP.
                   Dengan dimasukannya dalam prioritas pembangunan maka
                   nantinya akan berdampak kepada program modernisasi serta
                   pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

                   2 ) Pemerintah beserta 9 (sembilan) kementerian yaitu
                   menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
                   pertahanan; badan usaha milik negara; bidang perindustrian;
                   bidang riset dan teknologi; bidang pendidikan; bidang komunikasi
                   dan informatika; bidang keuangan; bidang perencanaan
                   pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan
                   Pembangunan Nasional; bidang. hubungan luar negeri dan
                   politik70 serta, TN I dan POLRI sebagai keanggotaan KKIP terkait
                   Industri pertahanan selalu melaksanakan koordinasi dan
                   sinkronisasi mengenai kebijakan tentang pemenuhan bahan
                   mentah dan bahan baku antara industri pertahanan dengan
                   produsen yang mendukung teiiaksananya proses produksi
                   alutsista T N I sehingga selalu sinkron dan adanya interoperability
                   dengan perencanaan produksi alutsista sesuai kebutuhan, hal ini
                   sesuai dengan Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 16
                   Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan Pasal 18 Presiden
                   bahwa KKIP dibentuk untuk mengoordinasikan kebijakan
                   nasional dalam perencanaan, perumusan, petaksanaan,
                   pengendatian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.71

70 Undang-Undang Repubiik Indonesia Nom or 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan
71 ibid
   1   2   3   4   5   6   7   8