Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10

50

        pemerintah pusat sebagai lembaga yang melakukan pembinaan
        semakin berat. Ini disebabkan bertambahnya jumlah wilayah yang
        harus dibina di satu sisi, sementara di sisi lain tidak ada lembaga
        teknis yang merupakan kepanjangan tangan lembaga vertikal pusat
        yang berada di daerah. Akibatnya, banyak kegiatan penyelenggaraan
        pembinaan dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya,
       jelas hal ini berdampak terhadap pengelolaan tambang yang baik
        (good mining practice) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak
       (PNBP) di bidang mineral dan batu bara tidak dapat terselenggara
       secara optimal.

                  Dari sisi anggaran mekanisme perimbangan keuangan pusat
       dan daerah di era desentralisasi, pemerintah pusat mendelegasikan
       sepertiga dari anggaran untuk pemerintah daerah dalam bentuk
       Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.
       Seringkali pemerintah pusat memililki kendala untuk mengontrol
       pembelanjaan pemerintah daerah dan kualitas pengeluaran
       pemerintah daerah masih jauh dari memuaskan. Pada tahun 2012
       secara rata-rata 51% dari anggaran pemerintah daerah dialokasikan
       untuk membayar gaji pegawai, sedangkan 18% dialokasikan untuk
       belanja barang dan jasa dan 24% untuk belanja modal.58 Sekitar 75%
      dari fungsi pemerintahan daerah melalui dana perimbangan. Terlepas
      dari rendahya dana alokasi tersebut masih ada dana pemerintah
      daerah yang tidak dibelanjakan dan hanya dimasukan ke dalam
      rekening bank dan beberapa investasi yang tidak beresiko seperti
      Sertifikat Bank Indonesia dengan bunga yang cukup tinggi.59

                  Dari sisi reformasi birokrasi masih merupakan tantangan yang
      harus dihadapi karena peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi
      Korupsi yang dikeluarkan Transparency International belum
      mengalami perbaikan yang signifikan dari tahun ke tahun.

®Temenggung, Yuswandi , 2013, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daearah, 'Orientasi
<epemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah daerah bagi Bupati/Walikota dan wakil
3upati/Wakil Walikota tahun 2013, Jakarta , Maret, 2013.
,9Kompas 18 Maret 2013, Dana APBD di Perbankan.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15