Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

31

b. Implikasi peningkatan kesejahteraan rakyat terhadap
ketahanan nasional.

Implikasi peningkatan kesejahteraan rakyat terhadap
ketahanan nasional nampak dari fenomena konflik sosial, politik dan
ekonomi di wilayah pertambangan di kabupaten Konawe, Sulawesi
Tenggara37 dengan implikasi sebagai berikut: Pertama, konflik
antara perusahaan pemegang IUP dengan masyarakat adat karena
dianggap merebut wilayah adat/leluhur, kesempatan dan persaingan
kerja. Konflik ini berakar dari ketidak terimaan masyarakat terhadap
perusahaan akibat terambilnya tanah warisan dan ulayat masyarakat
setempat. Tanah ulayat diklaim sebagai kewenangan, yang menurut
hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah
tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan
ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari
sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi
kelangsungan hidupnya. Pemanfaatan lahan bekas pemukiman yang
sudah ditinggalkan, selama ini tidak pernah menjadi persoalan namun
dengan adanya kandungan tambang di lahan tersebut, mendadak
persoalan hak ulayat dimunculkan dan rakyat mulai melakukan
tuntutan nilai kompensasi dari pemanfaatan tanah ulayat tersebut dan
pungutan mengatas namakan masyarakat setempat mulai marak.38

Kedua, konflik antar perusahaan pemegang IUP dengan
masyarakat pemilik lahan karena dianggap merebut lahan
perkebunan dan peternakan mereka. Adanya pemicu berganda
seperti penggunaan lahan milik masyarakat oleh perusahaan tanpa
diwujudkannya legalitas yang menguntungkan kedua pihak. Akibatnya
terputus hubungan mekanistik antara masyarakat dengan habitat asal
dan lingkungan sosialnya serta mengubah ritme kehidupan mereka.
Sebagai pemilik awal, kerap memicu tuntutan masyarakat yang dapat

37Zulkamain, I., T.N. Pudjiastuti, A. Saidi, dan Y. Mulyaningsih. 2004. Konflik di Daerah
Pertambangan: Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal dengan Kasus pada
Pertambangan Emas dan Batu bara. Jakarta: LIPI Press.
38 Ibid