Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5

33

tersedia, maka persoalan utama yang menjadi penyebabnya adalah
sebagai berikut:

       a. Belum optimalnya sinergitas Kementerian teknis.
                 Salah satu persoalan mendasar kelembagaan dalam

       pengelolaan pertambangan adalah belum optimalnya sinergitas
       Kementerian teknis dalam mengharmonisasi perundang-undangan
       dalam pengelolaan pertambangan sehingga pemerintah daerah
       menjadi rancu dalam mengimplementasikan perundang-undangan di
      lapangan. Hal ini tercermin dari lemahnya pengendalian pusat dalam
      melimpahkan wewenang terhadap pengurusan izin di daerah dalam
      pengurusan sektor pertambangan. Pelimpahan wewenang tersebut
      tidak dibarengi dengan mekanisme pengendalian pusat yang
      sejatinya memerlukan sinergitas di tingkat kementerian teknis.
      Sinergitas adalah fondasi dasar untuk menghindari konflik antara
      hubungan pusat-daerah dan untuk kepastian berusaha. Dampaknya
      adalah pembuatan kebijakan pengelolaan pertambangan di tingkat
      daerah tidak jarang berjalan tanpa terkendali karena pemerintah
      daerah beorientasi pada kebijakan sektoral pada kementerian teknis.
      Penerbitan izin memang diatur dalam perundang undangan, namun
      demikian regulasi masih memungkinkan terjadi alokasi usaha untuk
     dua atau lebih sektor dalam satu fungsi peruntukan sesuai dengan
      kebijakan sektoral. Hal ini menyebabkan fungsi usaha memberikan
     peluang bagi pemberian izin yang tumpang tindih antara kegiatan
     usaha. Persoalan ini menjadi titik rentan yang disalah gunakan
     sehingga berpotensi terjadinya titik koruptif.

               Persoalan tumpang tindih kewenangan tersebut merupakan
     salah satu alasan mengapa hingga saat ini dari 34 provinsi, baru 7
     provinsi yang menyelesaikan penataan ruangnya. Hal ini diperumit
     pula dengan keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan
     yang seolah ikut berebut wilayah negara. Di satu sisi Undang-Undang
     Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan memberikan ruang bagi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10