Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3
5
Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah mengubah secara
drastis sistem politik dan pemerintahan yang dianut oleh bangsa Indonesia
dari sistem pemerintahan yang otoriter, sentralistik dan kebebasan terbatas
menjadi sistem pemerintahan lebih mengedepankan pendekatan
desentralisasi, demokrasi dan kebebasan yang bertanggung jawab.
Pemerintahan yang demokratis adalah suatu pemerintahan yang datang
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dituangkan dalam pola pikir,
pola sikap dan pola tindak dalam melakukan aktivitas politik. Itu berarti
adanya keterlibatan warga negara dalam menjalankan hak, kewajiban dan
tanggung jawab dalam kehidupan politik selanjutnya disebut sebagai
pendidikan politik. Menurut DR.Kartini Kartono dalam bukunya pendidikan
politik dikatakan bahwa inti dari pendidikan politik ialah pemahaman politik
atau pemahaman aspek-aspek politik dari setiap permasalahan politik yang
mengandung arti pemahaman konfilk. Bertolak dari pemahaman tersebut
menggugah kesadaran politik anak bangsa terutama generasi muda
Indonesia bahwa kesetiaan untuk mengusung simbol-simbol sesanti
Bhinneka Tunggal Ika perlu terus diwariskan dan dilestarikan antar lintas
generasi serta diimplementasikan dalam pembangunan ekonomi, hukum,
politik atau demokrasi, ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta
pembangunan sosial lainnya dalam rangka meminimalisasi munculnya
potensi-potensi konflik baru guna mewujudkan Ketahanan Nasional. Kita
masih meyakini dan percaya adanya kekuatan dibalik sesanti Bhinneka
tunggal Ika yang didalamnya terkandung nilai-nilai toleransi, keadilan dan
gotong royong akan mampu menjawab dinamika tantangan zaman apabila
nilai-nilai tersebut mampu dikembangkan, disosialisasikan dan di
implementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Oleh sebab itu dalam tulisan taskap ini dirumuskan pokok
permasalahan sebagai berikut “Bagaimana implementasi nilai-nilai
Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat guna membangun
kesadaran politik dalam rangka ketahanan nasional ”
