Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 2
6
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (P P TK IS ). Kejelasan proporsi
dan tanggung jawab tersebut perlu dijalin dalam rangka kemitraan karena
ketika TK I berangkat dan bekerja di luar negeri menyandang harkat dan
martabat bangsa, negara, dan Pemerintahan Indonesia di dunia internasional.
Dengan adanya berbagai permasalahan TK I yang bekerja di luar
negeri mendorong pemerintah untuk membuat aturan yang berguna untuk
melindungi para tenaga kerja Indonesia. Diundangkannya UU Rl No. 39
Tahun 2004, diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para Tenaga
Kerja Indonesia yang berada di Luar Negeri. Selain itu, adanya
Permennakertrans No. 14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia juga
merupakan landasan hukum untuk melindungi TK I yang berada di luar negeri.
Hal tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan atas peningkatan
pelayanan penempatan dan perlindungan TK I oleh pemerintah. Selain itu,
dalam perubahan tersebut diharapkan adanya pembagian kewenangan yang
jelas antara BNP2TKI yang saat ini berperan sebagai operator dan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai regulator dalam
mengelola supply and demand pasar kerja luar negeri. Dengan pelayanan
penempatan dan perlindungan TK I yang menyeluruh dan terintegrasi,
penegakan hukum yang kuat dan transparan, serta pengelolaan pasar kerja
luar negeri yang terencana, maka kerugian sosial yang ditimbulkan dapat
diminimalisasi sekecil mungkin, sehingga pelayanan penempatan dan
perlindungan TK I dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan penerimaan devisa negara yang pada akhirnya akan
mendorong pelaksanaan pembangunan nasional.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan
dalam Kertas Kerja Perorangan (Taskap) ini adalah: “Bagaimana
pengelolaan TKI luar negeri guna meningkatkan devisa negara dalam
rangka pembangunan nasional?”
