Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

2

14.Pudyantoro, A Rinto. 2012. A to Z B isnis Hulu MIGAS. Jakarta;
Petromindo.

15.Sedarmayanti.2012 Good Governance “Kepemerintahan yang Baik”
Bagian Pertama Edisi Revisi. CV Mandar Maju

B. Peraturan Perundang-undangan
1. Republik Indonesia. 1971. UU nomor 8 tahun 1971 tentang
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Jakarta:
Sekretaris Negara.
2. Republik Indonesia. 2001. UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi. Jakarta: Sekretaris Negara.
3. Republik Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2002
tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Jakarta: Sekretaris Negara.
4. Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Jakarta:
Sekretaris Negara.
5. Republik Indonesia. 2012. Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
6. Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2012
tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan gas Bumi. Jakarta: Sekretaris Negara.
7. Republik Indonesia. 2012. Keputusan Menteri ESDM nomor 3135
tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi, dan Organisasi Dalam
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Jakarta:
Kementerian ESDM RI.
8. Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang nomor 2 tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum. Jakarta: Sekretaris Negara.
9. Republik Indonesia. 2013. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi. Jakarta: Sekretaris Negara.