Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3
5
demikian, berbeda dengan pihak oposisi, sejumlah negara Barat, Uni
Eropa, dan kelompok pendukung HAM dan demokrasi,yang merasa
skeptis pada hal tersebut4.
Beberapa perubahan yang dilakukan Myanmar menunjukkan
bahwa junta militer yang berkuasa menunjukkan upaya untuk
melakukan perubahan politik domestik. Myanmar mengharapkan hasil
dari perubahan tersebut melalui dihentikannya sanksi Amerika Serikat
dan Uni Eropa yang selama ini menjadi hambatan bagi Myanmar untuk
melakukan kontak dengan masyarakat internasional. Sanksi Amerika
Serikat berupa berbagai bentuk larangan seperti embargo senjata,
investasi di Myanmar, layanan keuangan, dan sebagian produk impor
Myanmar, sedangkan sanksi Uni Eropa berupa berbagai bentuk
larangan termasuk ekspor senjata, investasi ke Myanmar, pembatasan
visa ke Myanmar, pembekuan aset para pemangku kekuasaan di
Myanmar termasuk eksport batu mulia, kayu, dan logam. Selain
Amerika Serikat dan Uni Eropa, Kanada dan Australia juga
memberlakukan sejumlah sanksi terhadap Myanmar namun belum ada
tindak lanjut untuk menghapus sanksi tersebut sebagai implikasi dari
diberlakukannya transisi demokrasi di Myanmar5.
4
Tin Maung Maung Than, 2010
SBBC, 5 April 2012
