Page 19 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 19
U U No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
U U No. 15 Ta h u n 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Um um .
U U N o 22 Ta h u n 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Um um .
U U No. 48 Ta h u n 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
U U No. 42 Ta h u n 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
U U No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas U U No. 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi.
P P N om or 6 Ta h u n 2005 tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan
dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.
P M K N om or 16 Ta h u n 2009 tentang Pedoman Beracara dalam P H P U
Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
P M K N om or 17 Ta h u n 2009 tentang Pedoman Beracara dalam P H P U
Presiden dan Wakil Presiden.
Peraturan Mahkam ah Konstitusi (P M K ) Nom or 15 Tahun 2008 tentang
Pedom an Beracara dalam P H P U Pemilukada.
Peraturan K P U No. 72 tahun 2009, penyelenggaraan Pemilu Kada
berpedom an kepada asas mandiri; jujur; adil; kepastian hukum;
tertib penyelenggara pemilu; kepentingan um um ; keterbukaan;
proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan
efektivitas.
Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor
016/PK /SET.M K /2010 dan N om or B/18A/111/2010 bertanggal 10
Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana
dari persidangan-persidangan Pemilukada di M ahkam ah dapat terus
ditindaklanjuti.
