Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

98

b. Perlu segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) sambil menunggu proses amandemen
Undang-Undang Rl nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 tentang
Otonomi Daerah agar memiliki sinkronisasi dan sinergi dengan
Undang-Undang Rl Nomor 3 tahun 1972 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Transmigrasi. Perpu ini sangat diperlukan untuk
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk mengatur
dan mengendalikan program transmigrasi dalam rangka pemerataan
persebaran penduduk.

c. Perlu segera dilakukan amandemen terhadap Undang-
Undang Rl nomor 5 tahun 1990 Pasal 38 ayat 1 tentang
menyerahkan sebagian urusan di bidang konservasi sumber daya
alam hayati kepada Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini perlu
diamandemen mengingat banyaknya persepsi dan tindakan yang
meyimpang terhadap keharusan melaksanakan konservasi
lingkungan sebagai dampak dan Pemerintah Daerah lebih
mengutamakan industrialisasi pengelolaan sumber kekayaan alam
guna mendapatkan pendapatan asli daerah yang besar serta tidak
memperhatikan kewajibannya terhadap konservasi lingkungan.

Jakarta, 01 Agustus 2011
Penulis

Hardiono Saroso, SN
Brigadir Jenderal TNI

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALURPIKIR
2. POLA PIKIR