Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16

pemahaman masyarakat terhdap ideologi Negara, maka
masyarakat tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah
terpengaruh oleh Ideologi yang tidak sesuai dengan Ideologi
Pancasila.

5) Pembinaan Aspek Politik

         Peran pemerintah yang semakin meningkat dalam
pembangunan aspek politik di wilayah perbatasan akan mampu
mendukung pengembangkan pemahaman, sosialisasi dan
implementasi demokrasi di Indonesia dalam rangka
menumbuhkan sistem politik yang mantap dan stabil, sehingga
akan terwujud masyarakat yang rasional dan bersikap ilmiah
dalam menghadapi dinamika politik yang ada, hal ini akan
semakin memperkokoh kondisi ketahanan politik, sehingga
kebijakan politik untuk implementasi nilai-nilai Pancasila di
wilayah perbatasan guna mewujudkan sinergitas hubungan
pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka keutuhan
NKRI akan mendapat respon positif dari masyarakat di wilayah
perbatasan.

6) Pembinaan Aspek Ekonomi

         Secara umum di wilayah perbatasan menyimpan potensi
ekonomi dengan SKA yang terdapat di wilayah tersebut. Seiring
meningkatnya peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi
di wilayah perbatasan diharapkan potensi SKA tersebut dapat
dikelola secara optimal tanpa harus meninggalkan aspek
pelestarian alam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Meningkatnya perekonomian masyarakat akan berujung pada
meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berjalan seiring
dengan keberhasilan meningkatkan kualitas masyarakat,
sehingga dengan kualitas masyarakat yang semakin meningkat
akan dapat mendukung secara optimal implementasi nilai-nilai

                               56
   11   12   13   14   15   16   17