Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

nomor X V III tahun 1998 mengenai ditetapkannya Pancasila sebagai
dasar negara, ideologi nasional dan falsafah pandangan hidup
bangsa, Tap MPR nomor V/M PR/2000 Tentang Pemantapan
Persatuan dan Kesatuan Nasional. Tap M PR nomor VI/MPR/2001
Tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Ketetapan MPR nomor
VII/M PR /2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan.

b. Undang-Undang Republik Indonesia nom or 17 Tahun 2007

Tentang Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN ini juga menjadi acuan di

dalam penyusunan RPJP Daerah dan menjadi pedoman bagi calon

Presiden dan calon Wakil Presiden dalam menyusun visi, misi, dan

program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM ) lima tahunan dan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RPJP Daerah merupakan

penjabaran dari visi. misi. dan program kepala daerah dengan

berpedoman pada RPJP Daerah dan memerhatikan RPJM Nasional.

c. Peraturan Presiden nom or 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN

2010-2014. RPJM N 2010-2014 ini menjadi pedoman bagi

kementeriart/ lembaga dalam menyusun Rencana Strategis

kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan

bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana

pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian

sasaran pembangunan nasional. Dalam kerangka sinergi pusat-daerah

dan antardaerah dalam seluruh proses mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka

kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan

wilayah. Salah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat dan daerah

adatah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan

daerah sehingga setiap kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan

dan menampung aspirasi daerah, serta mengutamakan penyelesaian

permasalahan secara nyata di daerah. Selain itu, sinergi kebijakan juga

dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu memahami dan

14