Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

99

29. Saran.

a. Dalam menghadapi permasalahan bangsa yang kompleks, bahwa partai
politik yang berkoalisi dalam meloloskan pasangan calon presiden dan wakil
presiden, kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) terpilih, hendaknya
tetap konsisten mendukung program pemerintah dan kepemimpinan presiden,
gubernur, bupati, walikota yang didukungnya dalam pemilu, sehingga
kepemimpinan nasional di birokrasi menjadi kuat dan legitimit, dapat
menjalankan program pemerintahan dengan baik dan percaya diri (confident)
serta tidak ragu-ragu, disamping itu sistem pemerintahan “persidensiil” yang
dianut negara dapat berjalan dengan baik karena kuatnya posisi presiden dan
kabinetnya.

b. Bagi presiden, gubernur, bupati dan walikota dimana wakilnya berasal
dari partai yang berbeda, wajib menyelesaikan masa jabatan untuk menjalankan
tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatannya dalam melaksanakan program
pemerintah serta mengemban amanat rakyat, karena begitu banyak pasangan
pemimpin dan wakilnya mesra ketika kampanye dan pemilu, namun akhirnya
berseberangan pada perjalanan masa jabatan kepemimpinannya akibat perang
kepentingan antara keduanya, sehingga pecah kongsi sebelum menyelesaikan
masa jabatannya.

c. Pemerintah dan seluruh Parpol sepakat untuk mensyaratkan anggota
partai-partai yang duduk di DPR RI adalah orang yang pernah mengikuti
Lemhannas RI dan untuk gubernur kepala daerah, bupati dan walikota wajib
menjadi peserta Lemhannas RI segera setelah dilantik untuk menduduki jabatan
masing-masing. Hal ini diperlukan untuk membekali para elit pemimpin tersebut
tentang 6 core Lemhannas sehingga nasionalismenya dapat diharapkan untuk
membangun negara dan daerah di seluruh nusantara.

d. Pemerintah meningkatkan peran Lemhannas RI melalui pengembangan
tingkat-tingkat pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan di daerah-
daerah, dengan membuka program pendidikan bagi peserta tingkat pemuda
masyarakat, anggota Parpol dan Ormas dengan materi yang disesuiakan bagi