Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 17

69

pemerintahan dan otonomi daerah, peningkatan kualitas sumberdaya
manusia aparatur, masalah kestabilan keamanan dan integrasi nasional
dalam negara kesatuan Republik Indonesia, peran intervensi pemerintahan
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, prinsip dan komitmen
kepemimpinan aparatur negara, tantangan internal administrasi
pembangunan di daerah-daerah, elit politik kekuasaan dan distribusi
kekuasaan dalam pemerintahan. Pengaruh faktor eksternal yang juga
sering menjadi agenda tersendiri ialah misalnya dampak globalisasi,
ketenaga kerjaan, fluktuasi harga komoditi luar negeri, jaringan kerjasama
untuk mendapatkan dana dan investor asing; seluruhnya merupakan isu
yang perlu ditangani secara profesional dan kredibel.

         Beberapa tantangan yang harus mampu dijawab oleh kepemimpinan
nasional visioner antara lain reformasi di Indonesia semakin jelas dalam
dunia politik yang ditandai dengan munculnya lebih dari 40 partai politik
peserta pemilu tahun 1999, yang sebelumnya tak pernah tampak hal
seperti ini. Rezim pemerintahan dan kepemimpinan yang dihasilkan pemilu
ini mendapat tantangan yang maha berat, karena dituntut untuk dapat
mengatasi krisis multi dimensi, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme
serta melaksanakan agenda nasional yang maha penting pula yaitu
pembangunan nasional yang adil dan merata diseluruh wilayah nusantara
dalam segala bidang dan sektor.

         Tuntutan reformasi lainnya yang sangat menonjol adalah
desentralisasi pemerintahan yang semakin meluas yang kadang-kadang
mengarah kepada isu dis integrasi bangsa. Problem ini semua membuat
aspek kepemimpinan nasional dan daerah serta hubungan timbal balik
diantara keduanya harus berlangsung secara efektif, profesional dan
harmonis. Di Negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia,
sangat memerlukan adanya kemantapan manajemen organisasi dan
administrasi yang dalam banyak hal ditentukan oleh peran birokrasi
pemerintahan terutamanya dalam hal intervensi dalam pembuatan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, akibat karena mekanisme
pasar belum bisa berfungsi secara optimal untuk memenuhi harapan
   12   13   14   15   16   17   18