Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

56

Afrika Selatan diundang untuk masuk dalam kelompok ‘enhanced
engagement countries' (negara yang makin ditingkatkan keterlibatannya
dengan negara-negara maju). Kondisi tersebut diatas dapat dipertahankan
apabila perencanaan pembangunan nasional dapat memenuhi targetnya
sesuai dengan rencana, maka perencanaan pembangunan nasional harus
berkesinambungan agar amanat pembukaan Undang-Undang dasar 1945
teraplikasi dengan baik.

21. Kondisi Implementasi Amanat Pembukaan UUD 1945 yang
diharapkan.

a. Birokrasi pemerintahan yang bersih {good governance).

Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma
dan tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan kebutuhan
bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan dapat
memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Dalam
penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi penyimpangan-
penyimpangan yang diakibatkan dari tumpang tindihnya peran dan
tugas serta fungsi di dalam pemerintahan antara instansi negara,
sehingga menimbulkan terjadinya kebocoran anggaran dan KKN.
Diberbagai negara, krisis terjadi bila dipicu oleh sektor keuangan yang
tidak dapat menjalankan tata kelola yang baik. Hal ini menunjukan
bahwa persoalan krisis banyak disebabkan karena governance yang
tidak bersih. Bila pemerintah, dan swasta memiliki tata kelola yang
baik, maka akan membantu negara terhindar dari krisis. Sebagai
ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mendorong emitmen
untuk bisa menerapkan prinsip good governance, sehingga dapat
menciptkan kondisi makro yang kuat, yang berdampak pada kinerja
pasar modal cukup baik dan dapat menambah kepercayaan kepada
investor lokal dan luar negeri, sebab investor selalu memperhatikan
stabilitas ekonomi dalam negeri. Prinsip-prinsip utama yang melandasi
pemerintahan yang bersih (good governance): Prinsip Akuntabilitas
dalam Good Governance, Prinsip Transparansi dalam Good