Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

71

c. Strategi 3. Deregulasi kebijakan dalam penyiapan
pengkaderan pemimpin bangsa.

Munculnya para pemimpin-pemimpin bangsa yang belum
jelas rekam jejak pengabdiannya akan sangat merugikan negara
karena akan dapat merusak sendi-sendi kepemimpinan yang
mengakibatkan hancumya suatu bangsa. Maka mekanisme dalam
mencari dan memilih pemimpin bangsa ini sangatlah penting demi
ketangsungan hidup bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.
Pengkaderan pemimpin melalui regulasi kebijakan yang sudah ada
hasil pemimpin yang diperoleh saat ini kurang memuaskan dalam
penyelenggara negara. Dengan demikian diperlukan suatu
deregulasr dan kebijakan yang diperbarui untuk mengatur sistem
pengkaderan pemimpin bangsa yang sesuai harapan sehingga
menjadi pemimpin yang mampu mengatasi permasalahan bangsa
dan dapat membawa bangsa Indonesia kearah yang lebih baik.

d. Strategi 4. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam
menggerakkan stakeholder agar berpartisipasi dalam
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara
agar dapat berjalan sesuai RPJMN tentunya dibantu oleh seltiruh
komponen bangsa, dalam hal ini salah satunya adalah para stake
holder. Peranan stake holder diharapkan dapat berpartisipasi aktif
untuk ikut mengembangkan dan menumbuhkan pemahaman nilai-
nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dengan
pemahaman yang baik dan berkembang merata ke seluruh
masyarakat maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan dapat
menjadi sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Sehubungan hal tersebut maka dibutuhkan peranan para stake
holder untuk ikut berpartisipasi aktif mensukseskan
pengimplementasian nilai-nilai Pancasila.