Page 20 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 20

4

dilaksanakan oleh pihak-puhak yang berkepentingan dan terkait. Strategi
yang diambil harus memperhatikan lingkungan strategis global, regional,
dan nasional, dengan tetap berpedoman pada paradigma nasional yakni
Pancasila, UUD Negara Rl 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan
Nasional.

       Dalam kerangka tersebut di atas, maka optimalisasi financial Inclusion
melalui perbankan menemukan relevansinya sebagai upaya untuk
mengentaskan kemiskinan. Melihat uraian di atas, maka yang menjadi
pokok masalah adalah “bagaimana optimalisasi financial inclusion pada
lembaga perbankan guna percepatan perekonomian masyarakat
(khususnya pemerataan pendapatan) dalam rangka ketahanan nasional”.

2. Maksud dan Tujuan

       a. Maksud. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran
       tentang optimalisasi financial inclusion guna percepatan pemerataan
       perekonomian dalam rangka Ketahanan Nasional.

       b. Tujuan. Adapun tujuan dari penulisan TASKAP ini adalah untuk
       memberikan sumbang saran pemikiran kepada Pemerintah dan
       stakeholder terkait dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut tentang
       financial inclusion sehingga dapat mempercepat pemerataan
       perekonomian agar Ketahanan Nasional Indonesia semakin tangguh.

3. Ruang Lingkup dan Sistematika

       a. Ruang Lingkup. Pada TASKAP ini ruang lingkup
       pembahasannya dibatasi pada optimalisasi financial inclusion pada
       lembaga perbankan guna percepatan pemerataan pendapatan
       masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional.

       b. Sistematika. Penulisan TASKAP ini disusun dengan sistematika
       sebagai berikut:

                                                                                                                                                                                                                     fahmi akbaridnes - ppm x/k
                                                                                                                   optimalisasi financialinclusion guna percepatanperekonomian masyarakat dalam rangka ketahanan nasional
   15   16   17   18   19   20   21