Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 17

123

     S im anjuntak, R icardo 2011. Reformasi PeradHan di Btdang Btsms,
                 Pengadilan Pajak, dan Pengadilan Ntaga Disampaikan dalam
                 Sem inar yang drselnggarakan C enter For Finance, Investment
                 and Securities Law, 24 Maret 2011. Jakarta

      Soeharto 2006 Perhndungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban
                 tindak Pidana Teronse Dalam Sistem Peraditan Pidana
                  Indonesia (Disertasi). Bandung Program Pascasarjana
                  Unrversrtas Padjadjaran

      Sutandyo W ignjosoebroto http//www menara ilm u.com

      Swantara M ajalah tnwulanan LEMHANNAS Rl 2013. Jakarta Nomor
                 05 Tahun ll/Juni

     W irutom o, Paulus 2013. Konsep Pembangunan Sosial Sudut
                  Pandang Sosiologi. (O rasi llm iah 22 Mei 2013). Jakarta:
                  Lem hannas Rl.

      Yuhassane, Emmy. A t A ll 2004 Rangkuman Bahan Seminar Sehari,
                  Revitalisesi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim
                 Pengawas & Hakim Ntaga Dalam Rangka Kepailitan Cetakan
                  pertam a Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum

      Y ustitia Jurnal Hukum 2010 Edissi 81, Septem ber - Desmber 2010.
                 Surakarta: Fakultas Hukum Unrversrtas Sebelas M aret

C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

     Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Benta
                 Negara Rl II, 7, Tahun 1945

     Undang-undang R epulik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang
                 Perseroan Torbatas, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
                 106, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4756.

     Undang-undang R epublik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang
                 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran
                 Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
                 Nomor 4389

     Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang
                 Kepailitan dan Penundaan Kewajtban Pembayaran Utang.
                 Lem baran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
                 Lem baran Negara Nomor 4443.
   12   13   14   15   16   17   18