Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16
Sementara itu, Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino
mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan
yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau
kesulitan-kesulitan dan kesempatan-kesempatan terhadap
pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai
tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan
melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan
bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun
kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan
daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu
masalah.8
Anderson sebagaimana dikutip oleh Lester and Steward
menterjemahkan kebijakan sebagai “......a relative stable, purposive
course of action followed by and actors in dealing with a problem or
matter concern...”9
Artinya bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh
seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu
masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson bahwa kebijakan
yang disusun juga harus memperhatikan kondisi lingkungan strategis
dimana kebijakan akan diformulasikan dan diimplementasikan.
Dilandasi dengan teori-teori di atas dan melihat pada kondisi
peran media saat ini, khususnya peran strategis LPP RRI dalam
rangka pencapaian catur embanan bangsa utamanya untuk
meningkatkan kecerdasan dan mensejahterakaan masyarakat,
dirumuskan kebijakan, yaitu dengan : “MENGOPTIMALKAN PERAN
STRATEGIS MEDIA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
KONTEN ACARA, SUMBERDAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR,
ANGGARAN, REGULASI, KEPEMILIKAN DAN PENGAWASAN
8 Leo Agustino, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfa Beta, Jakarta,
9James P Lester, and Joseph Steward Jr., 2000 Public Policy : An Evolutionary Approach,
Wadsworth, Belmont. P.8
70