Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14
Impor Persenjataan, Amunisi, Periengkapan Militer Dan Kepotisian,
Term asuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan
Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan
Pertahanan Dan Keamanan Negara
Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun
2010 Tanggal 5 Februari 2010.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005
Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan
Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan
Pengembangan
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 Tentang KKIP(Komite
Kebijakan Industri Pertahanan).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang
Komite Kebijakan Industri Pertahanan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang
Organisasi, Tata Kerja, Dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri
Pertahanan, Tanggal 6 Agustus 2013
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang
Organisasi, Tata Kerja, Dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri
Pertahanan, Tanggal 6 A gustus 2013
Peraturan Presiden Ri No.70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ke Dua
Peraturan Presiden Ri No.54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Sekertaris Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia , Pasal 7, Jakarta 18
Maret 4004
Staf Logistik Koarmatim. Peran Logistik Militer Dalam Pertempuran.
Logistik Koarmatim. Surabaya. 2014.
