Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3
Solly Lubis. 2003. Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan:
Masalah-Masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Denpasar:
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia RI.
Samadi. Geografi Indonesia. 2007. (Jakarta : Yudhistira Ghalia Indonesia).
Suradinata. Ermaya. 2008. Kepemimpinan Daerah & Nasional : Membangun
Daerah Menuju Indonesia Bangkit. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2009. Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi,
Permasalahan, dan Strategis Penanganan” (Sebuah Tinjauan Em piris dan
Yuridis). Penerbit Gava Media.
Siti Nur Solechah, 2012, Informasi Singkat Pemerintahan Dalam Negeri,
R ealisasi Desentralisasi Sektor Pertambangan. Vol. IV. No.12/ll/P3DI/
Juni.
Syam Hadijanto. 2013. Kajian sosio-yuridis terhadap munculnya “obralizin”
pertambangan pasca pemilukada dalam era otonomi daerah (Studi d i
Kawasan Pertambangan Batu Bara Kota Samarinda).
Temenggung. Yuswandi. 2013. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bagi
Bupati/W alikota dan wakil BupatVWakil Walikota tahun 2013.
Triyono Basuki. 17 Maret 2014. Regulasi Pertambangan dan Pembangunan
Ekonomi.
Usman. Sunyoto. 2012. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka
Pelajar. Yokyakarta.
