Page 22 - Perpustakaan Lemhannas RI

Indonesia Peringkat Ke-100 Indeks Persepsi Korupsi 2011

Jumat, 02 Desember 2011 11:26:45 |Berita. Headline |(60view)

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparency International kembali meluncurkan Indeks
Persepsi Korupsi (Corruption Perception lndex/CPI) tahun 2011. Dalam survei yang
dilakukan terhadap 183 negara di dunia tersebut, Indonesia menempati skor CPI
sebesar 3,0, naik 0,2 dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,8.
"Namun, lompatan skor Indonesia dari 2,8 pada tahun 2010 dan 3,0 tahun 2011
bukanlah pencapaian yang signifikan karena Indonesia sebelumnya telah menargetkan
mendapatkan skor 5,0 dalam CPI 2014 mendatang," ujar Ketua Transparency
International (Tl) Indonesia Natalia Subagyo saat melakukan jumpa pers di Graha
CIMB, Jakarta, Kamis (1/12/2011).
Hasil survei tersebut berdasarkan penggabungan hasil 17 survei yang dilakukan
lembaga-lembaga internasional pada 2011. Rentang indeks berdasarkan angka 0-10.
Semakin kecil angka indeks menunjukkan potensi korupsi negara tersebut cukup besar.
Dalam indeks tersebut Indonesia berada di peringkat ke-100 bersama 11 negara
lainnya yakni Argentina, Benin, Burkina Faso, Djobouti, Gabon, Madagaskar, Malawi,
Meksiko, Sao Tome fit Principe, Suriname, dan Tanzania. Sementara untuk kawasan Asia
Tenggara, skor Indonesia berada di bawah Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia
(4,3), dan Thailand (3,4).
"Jadi, pesan yang bisa ditangkap dari hasil ini adalah tidak ada perubahan yang
signifikan dalam hal upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," ujarnya.
Dengan melihat hasil tersebut, Natalia menyarankan agar pemerintah dapat
melakukan beberapa langkah untuk menaikkan skor dalam indeks tersebut. Salah
satunya, menurut Natalia, pemerintah harus melakukan perbaikan serius terhadap
proses perizinan usaha.
"Sumber data CPI salah satunya adalah pelaku bisnis sehingga perbaikan disektor ini
sangat krusial untuk meningkatkan skor," katanya.
Pemerintah juga disarankan melakukan perbaikan menyeluruh pada institusi penegak
hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan. Selain itu,
pemerintah juga harus dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar yang
melibatkan politisi, mafia hukum, dan pejabat publik tingkat tinggi.
"Jadi hal itulah yang harus dilakukan pemerintah kalau ingin meningkatkan skor indeks
itu. Bila dikaitkan indikator korupsi dari Tl yang lain, yaitu Global Corruption
Barrometer, polisi, parlemen, dan pengadilan juga ditempatkan sebagai institusi-
insitusi yang paling bermasalah terkait kasus korupsi di Indonesia," kata Natalia.
Sumber:
http://nasional.kom Das.com /read/2011/12/01 /17515759/lndonesia.Peringkat.Ke-
1 0 0 .Indeks.Persepsi.Korupsi.2011