Page 18 - Perpustakaan Lemhannas RI

4

didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung
alam dan lingkungan, yang merata antar wilayah.

Namun demikian, upaya pengedalian kuantitas penduduk mengalami
kondisi stagnansi terutama sejak tahun 2000 sampai sekarang. Kewenangan
pengaturan jumlah, struktur dan persebaran penduduk di era otonomi daerah
ini, telah terdesentralisasi ke daerah Kabupaten/Kota, sehingga bisa terjadi
karena kewenangan, kepentingan atau situasi kondisi lokal yang menyebabkan
kebijakan pengendalian kuantitas penduduk antara pusat dan daerah menjadi
kurang sinkron. Belum lagi dihadapkan pada permasalahan sumber daya
manusia aparatur penyelenggara di daerah seperti PLKB, sarana dan prasarana
pengendalian kuantitas penduduk yang belum memadai serta Partisipasi
masyarakat yang masih perlu terus di tumbuhkan. Penduduk bagi suatu negara
merupakan modal dasar dalam memacu kegiatan-kegiatan produktif dalam
rangka pembangunan nasional, tetapi bila tidak terkendali dengan baik akan
meningkatkan laju pertumbuhan penduduk, akan berdampak pada rendahnya
kualitas penduduk yang pada akhirnya menjadi beban negara, menyangkut
tantangan bagi penyediaan berbagai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan
dan papan, termasuk didalamnya pendidikan dan kesehatan yang baik, serta
penyediaan lapangan pekerjaan. Berarti, pengendalian kuantitas penduduk
memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia
penduduk Indonesia, sebagai insan-insan pembangunan yang akan
menentukan keberhasilan Pembangunan Nasional.

Dengan demikian, dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk ini,
seluruh sektor pembangunan nasional baik sebagai subyek maupun obyek,
sudah saatnya berwawasan kependudukan, karena titik sentral seluruh sektor
pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Melalui
pembangunan berwawasan kependudukan ini, maka sektor-sektor dalam
pembangunan nasional harus pro pada rakyat atau penduduk, pembangunan
yang berkelanjutan senantiasa memberdayakan penduduk atau pembangunan
sumber daya manusia sesuai dengan potensi dan kondisi penduduk, serta