Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

6

strategis untuk mengurangi TKI illegal disamping memperketat
pengamanan pada jalur perbatasan dan melakukan verifikasi dokumen-
dokumen untuk bepergian keluar negeri sesuai dengan data yang asli.
Selain itu pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi tentang resiko
menjadi TKI illegal, karena dengan menjadi TKI illegal, pemerintah
tidak dapat memberikan perlindungan hukum. Dengan adanya
sosialisasi tersebut, maka akan terbangun kesadaran hukum
masyarakat akan hak dan kewajibannya sehingga tidak menjadi korban
kekerasan, perkosaan, penipuan maupun pemerasan. Disamping itu
pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang mempersyaratkan
untuk menjadi TKI minimal lulusan SLTA dan memiliki Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sehingga memiliki daya
tawar dan daya saing dengan tenaga kerja dari negara lain.

Pemberian jaminan perlindungan hukum bagi TKI adalah
merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi
warga negaranya yang bekefja di luar negeri. Untuk itu melalui
optimalisasi pembinaan TKI yang terencana dan terintegrasi dengan
melibatkan seluruh stakeholder terkait, pelayanan penempatan dan
perlindungan TKI yang baik dan bertanggung jawab, penegakkan
hukum yang tegas dan transparan serta adanya political will dari
pemerintah akan memberikan ketenangan, kenyamanan dan rasa
terlindungi bagi TKI pada saat mereka mencari penghidupan di negeri
orang. Hal ini dimaksudkan karena TKI adalah merupakan “pahlawan
devisa“ yang memberikan sumbangan besar bagi pendapatan negara
yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya pembangunan
nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi
permasalahan dalam Kertas Karya Perorangan (Taskap) ini adalah
*Bagaimana mengoptimalkan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) guna meningkatkan pendapatan negara dalam rangka
pembangunan nasional ?.”