Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3
56
kecendrungan sekelompok tertentu yang berkeinginan untuk
mengganti Pancasila dengan ideologi lain, apabila tidak
diantisipasi secara dini berpotensi memperbesar terjadinya
konflik sosial.
5) Perbedaan kebijakan otonomi daerah terutama setelah
ditetapkannya otonomi khusus menimbulkan kecemburuan
daerah lain dalam hal kewenangan, apabila hal ini tidak segera
ditemukan. formulasi penyelarasannya akan mengundang
protes daerah otonomi yang lain.
6) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dalam era
desentralisasi apabila tidak disertai dengan komitmen dan
konsistensi yang tinggi serta kerjasama sinergis kelembagaan
dapatmenimbulkan tumpang tindih kebijakan dan
permasalahan sosial.
7) Keragaman suku dan agama berpotensi menimbulkan adanya
konflik sosial bilamana tidak diatur dengan regulasi yang
memadai, pencegahan secara dini terhadap berbagai potensi
konflik yang ada, dan komitmen semua elemen masyarakat
bangsa dan negara dalam menjaga keutuhan NKRI.
8) Gangguan-gangguan keamanan yang sering terjadi, tindakan-
tindakan destruktif dan anarkis yang meresahkan warga
masyarakat apabila tidak segera ditangani dengan baik akan
berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih luas.
