Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

90

b. Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta
Kementerian Kehutanan perlu terlibat aktif dalam penyusunan rencana
jangka panjang pembangunan jaringan jalan

c Kementerian Perhubungan melakukan kajian untuk
penyempurnaan Sistem Transportasi Nasional dengan payung hukum
yang lebih tinggi, paling tidak setingkat Peraturan Pemerintah

d. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, maupun Tokoh Adat
mengajak masyarakat di lingkungan pengaruhnya untuk bersedia
melepaskan hak milik atas tanahnya untuk kepentingan penyediaan
sarana dan prasarana publik, dengan mendapatkan penggantian yang
menguntungkan

e. Kementerian Perindustrian meningkatkan pengawasan terhadap
industri karoseri dalam negeri yang memproduksi kendaraan-kendaraan
yang mampu menampung angkutan berat melebihi ketentuan yang
telah diatur dalam peraturan perundangan

f. Kementerian Perdagangan meningkatkan pengawasan atas
masuknya kendaraan-kendaraan berat dan atau besar yang mampu
menampung angkutan barang melebihi kapasitas yang telah ditentukan
dalam peraturan perundangan

g. Kementerian Pertahanan dan Keamanan berkoordinasi dengan
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia melakukan koordinasi
dengan Kementerian PU untuk menyusun rencana jaringan jalan yang
berorientasi kepada Pertahanan Keamanan, termasuk penyiapan ruas-