Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat itu
sendiri. Konteks demikian, tentunya harus dilakukan dengan
pendekatan secara holistik yang mencakup semua bagian dan wilayah
bangsa. Untuk itu. komitmen melakukan pembagunan secara holistik di
wilayah perbatasan negara harus dilaksanakan secara konsisten.
Sejarah masa lalu tentang sentralisasi pembangunan, harus dijadikan
sebagai motivasi dan acuan untuk melakukan pembangunan di daerah-
daerah yang selama ini proses pembangunannya belum maksimal
khususnya di wilayah perbatasan darat yang masuk dalam kategori
daerah tertinggal. Hal ini tentunya sejalan dengan semangat
desentralisasi pembangunan.

Harus disadari pembangunan di perbatasan menjadi amat
penting karena perbatasan memiliki beberapa nilai-nilai strategis, yang
antara lain meliputi ; (a) mempunyai potensi sumberdaya yang besar
pengaruhnya terhadap aspek ekonomi, demografi, politis, dan hankam,
serta pengembangan ruang wilayah di sekitarnya. (b) mempunyai
dampak penting baik terhadap kegiatan yang sejenis maupun kegiatan
lainnya. (c) merupakan faktor pendorong bagi peningkatan
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat baik di wilayah yang
bersangkutan maupun di wilayah sekitarnya, (d) mempunyai
keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang
dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup
nasional maupun regional, (e) mempunyai dampak terhadap kondisi
politis dan pertahanan keamanan nasional dan regional.

Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap pembangunan
wilayah perbatasan yang diharapkan, diuraikan dalam penjelasan
sebagai berikut:

1) Pembinaan Aspek Geografi

Peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

53