Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

satuan TNI dengan asumsi yang sangat sederhana yaitu
menghadapi ancaman konvensional dan luar sesuai tugas TNI
yang diamanatkan dalam Undang-undang Pertahanan Negara
(UU No.3 Th. 2002).

13. Im plikasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Wilayah Perbatasan
Terhadap Sinergitas Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Daerah dan
Terhadap Keutuhan NKRI

Dengan mencermati kondrsi implementasi nilai-nilai Pancasila di
wilayah perbatasan saat ini yang masih menghadapi berbagai tantangan,
akan membawa implikasi terhadap upaya mewujudkan sinergitas hubungan
pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan terhadap keutuhan NKRI.

Kehidupan masyarakat daerah perbatasan yang relatif tertinggal dan
sangat terbatas terhadap akses pendidikan. kesehatan dan sumber
perekonomian dan jauh dari pusat kekuasaan politik, kurang memahami
bahwa mereka adalah bagian integral dari NKRI. Kondisi demikian terjadi
akibat kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pembangunan di wilayah
perbatasan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah, sehingga hal ini
dapat berimplikasi terhadap sinergitas hubungan pemerintah dengan
Pemerintah Daerah.

Belum sinergisnya hubungan pemerintah dengan Pemerintah Daerah
membawa dampak pada peran pemerintah terhadap pembinaan berbagai
aspek kehidupan (aspek astagatra) di wilayah perbatasan hingga saat ini
belum optimal. Bidang Geografi, belum optimalnya pembangunan sarana dan
prasarana di wilayah perbatasan; Bidang SKA, pengelolaany SKA di wilayah
perbatasan belum memberikan dampak ekonomi secara signifikan kepada
masyarakat; Bidang Demografi, belum berhasil meningkatkan kualitas
masyarakat di wilayah perbatasan; Penghayatan dan pengamalan Ideologi
Pancasila terhambat karena kurangnya sosialisasi; Bidang Politik, kurangnya
penghormatan terhadap proses demokrasi; Bidang Ekonomi, belum mampu
mengentaskan kemiskinan masyarakat di wilayah perbatasan; Bidang
Sosbud, belum memberikan akses maksimal kepada masyarakat di wilayah

35