Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 9
perbatasan guna mewujudkan sinergrtas hubungan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah datam rangka keutuhan NKRI.
c. Rendahnya Tingkat K esejahteraan. Kehidupan yang
berkartan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat di wilayah
perbatasan hingga saat ini masih belum dapat terwujud. Upaya
meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah perbatasan melalui
pem anfaatan melimpahnya potensi SKA belum dapat dioptimalkan,
sehingga masyarakat di wilayah perbatasan tetap dalam kondisi
miskin Kondisi demikian akan berdampak negatif terhadap
implementasi nilai-nilai Pancasila di wilayah perbatasan guna
mewujudkan sinergitas hubungan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
Rendahnya tingkat kesejahteraan ini, bila dihubungkan dengan tren
kemiskinan global menurut UNDP (United Nations Development
Program m e) dalam Budi30 melaporkan bahwa sejak 1980 kemerosotan
atau stagnasi dj bidang ekonomi telah berdampak pada 100 negara di
m ana penyusutan pendapatan terjadi pada 1,6 miliar.
d. Rendahnya Kesadaran Dan Ketaatan Terhadap Hukum.
Masyarakat di wilayah perbatasan dalam berperilaku belum sadar dan
taat hukum. Komponen bangsa sadar akan hak dan kewajiban dari
irrdrvidu-individu, tanggung jawab sebagai individu, dan sebagai
anggota masyarakat cenderung menurun. Menurunnya kesadaran
hukum masyarakat di wilayah perbatasan pada gilirannya akan
m engham bat implementasi nilai-nilai Pancasila di wilayah perbatasan
guna mewujudkan sinergrtas hubungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
Budi Winamo, Prof, Drs. MA, PhD, Isu-isu Global Kontemporer (Yogyakarta : CAPS,
2011) Hal 58
37
