Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

pemegang kekuasaan dan penyelenggara pendidikan nasional memerlukan
perpanjangan tangan Pemerintahan Daerah untuk menyampaikan sistem, struktur
dan kurikulum yang telah disusun secara nasional sehingga mampu diterapkan di
berbagai wilayah Indonesia dengan berbagai keanekaragaman yang ada. Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan otonomi kepada daerah-daerah di
Indonesia untuk menjalankan dan mengelola pemerintahannya. Pendidikan
haruslah menjadi fokus utama setiap daerah agar setiap anak bangsa memiliki
kemampuan dan wawasan yang baik, secara nasional maupun global, dengan
kualitas merata. Fokus yang dimaksud adalah pendidikan menjadi prioritas dalam
anggaran dan program setiap Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, sinergitas
hubungan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah berperan penting dalam menjaga
pola pendidikan yang telah dibentuk sedemikian rupa.

Sistem pendidikan yang dimiliki saat ini pun belum dapat dikatakan sempurna.
Kebutuhan warga dunia untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan
menjadikan inovasi sebagai sebuah upaya nyata. Yang memprihatinkan adalah
kurikulum pendidikan nasional belum berorientasi pada inovasi sehingga setiap
anak bangsa hanya dituntut untuk belajar dan mendapatkan nilai gemilang tanpa
memperhatikan manfaat yang diperoleh dan dapat diterapkan dari hasil
pendidikannya. Pola tersebut menjadi sebuah pola berkelanjutan dalam jenjang
pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Pendidikan
Menengah dan Tinggi. Anak bangsa terbiasa mengerjakan suatu permasalahan dan
menyelesaikannya tanpa berpikir lebih lanjut untuk mengembangkan pola baru
dalam penyelesaian berbagai masalah yang ada.

Kondisi tersebut menyebabkan perlu adanya revitalisasi sistem inovasi dan
pendidikan nasional demi meningkatkan sinergi hubungan Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah yang pada akhirnya dapat berdampak bagi penguatan
keutuhan NKRI.

2