Page 18 - Perpustakaan Lemhannas RI

Indonesia tetap bertekad untuk bersatu (Sumpah Pemuda 1928). dari
sinilah kemudian Pancasila dijadikan falsafah pandangan hidup bangsa.
Nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, dimensi
paling dalam yang bersifat abstrak. dan berkedudukan sangat tinggi dalam
fenomena kehidupan masyarakat dan memiliki kekuatan integratif bagi
keutuhan NKRI.

Bangsa Indonesia memiliki tujuan nasional seperti yang dirumuskan
dalam pembukaan UUD 1945 adalah membentuk pemerintah negara yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia. Saat ini implementasi nilai-nilai Pancasila
masih menghadapi berbagai Tantangan. Ancaman Hambatan dan Gangguan
(ATHG). dimana ATHG terbesar justru datang dari dalam (internal)
masyarakat Indonesia seperti semakin memudarnya pemahaman terhadap
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bemegara. Perhatian individu, kekxnpok ataupun kelembagaan, baik lembag^
Pemerintah maupun non pemerintah kepada Pancasila semakin menipis,
adanya sikap-sikap sinis atau acuh tak acuh dan enggan untuk membahas
Pancasila, teriebih pada era otonomi daerah saat ini dimana masih ada
sebagian elite-elite daerah yang cenderung memikirkan kepentingan
daerahnya (ego kedaerahan) dengan mengedepankan sikap primodial tanpa
melihat kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan nasional bangsa
Indonesia. Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Udang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk
mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi dilakukan
juga dengan ekspektasi agar daerah memiliki daya saing dan keunggulan
lokal. Otonomi daerah juga masih menjadi isu pergeseran kekuasaan di
kalangan elit polrtik. Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada) yang
diharapkan menjadi pintu masuk bagi dem okratisasi. politik, sosial dan
ekonomi di tingkat lokal justru terjadi proses peminggiran kepentingan rakyat
yang hanya menguntungkan kepentingan elit lokal. Peran perwakilan

2