Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16
BAB V
KONDISI PENYELENGGARAAN PEMILUKADA
GUNA MENINGKATKAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM RANGKA KEUTUHAN NKRI YANG DIHARAPKAN
20. Umum
Hubungan antara pemerintah dengan warga negara/rakyat selalu
berada dalam bingkai interaksi politik diantara keduanya dalam wujud
organisasi negara yang berlabel demokrasi. Demokrasi menjadi cara
terbaik dalam perkembangan organisasi negara modern dan merupakan
aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dan hirarki kekuasaan yang
terdapat dalam suatu sistem politik negara. Pemilahan demokrasi lokal
bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau
bahkan terdapat perbedaan demokrasi, namun ditujukan sebagai bagian
utuh dari demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan rekrutmen elit politik
di pemerintahan daerah.30 Demokrasi lokal merupakan bagian dari sub
sistem politik suatu negara yang pengaruhnya berada dalam koridor
pemerintah daerah yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah
dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah
dengan rakyat di lingkungannya.31
Semenjak era reformasi, demokrasi yang diusung mengarah pada
demokrasi partisipatif atau langsung karena banyak pejabat politik yang
tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, serta munculnya
ketidakpercayaan rakyat pada penguasa. Tidak mengherankan bila
rekrutmen .hampir semua jabatan politik dilaksanakan dalam format
demokrasi yang bergerak pada hubungan negara dan warga negara secara
langsung. Pemilihan kepala daerah adalah upaya demokrasi untuk
mencari pimpinan daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai,
ju jur dan adil. Pemilukada menurut UU No 32/2004 tentang pemerintahan
daerah adalah:
*° Rudini, H. 1994. Atas Nama Demokrasi Indonesia, Hat.6-7
11 Ibid
43