Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

Mulyana Y., dan A. Dermawan, 2008. Konservasi Kawasan Perairan
Indonesia bagi Masa Depan Dunia. http://suraiis.multiplv.com/
iournal/item/32. Diakses pada tanggal 8 Juli 2012.

Nikijuluw, V.H. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Pusat
Pemberdayaan dan Pembangunan Regional dengan PT. Pustaka
Cedesindo. Jakarta. 254 hal.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan
Konservasi Perairan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
Per.51/Men/2011 Tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan
Dan Perikanan Tahun 2012 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan
Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten
Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumberdaya Ikan.

PISCO (Partnership for the Interdisciplinary Study o f Coastal Oceans). 2002.
The Science of marine reserves, www.piscoweb.org.

Pomeroy, R.S. and F. Berkes. 1997. Two to tango: the role of government in
fisheries comanagement. Marine Policy, 21 (5): pp. 465-480.

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan lautan (PKSPL-IPB), 1999. Konsep
Penyusunan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan lautan Berbasis
Masyarakat di Propinsi Kalimantan Timur. Bogor.

Rahman, A. _____ . Sistem Politik Indonesia. Pusat Pengembangan Bahan
A jar-U M B .

Roberts C. M and J. P Hawkins. 2000. Fully-Protected Marine Reserves : A.
Guide, WWF in Washington DC USA. University of York. York. UK. 131p