Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

5

a. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan: melaksanakan tata kelola
kepemerintahan di bidang pengelolaan SKA perikanan, untuk mewu­
judkan tertib-tertib administrasi, hukum, sosial, dan politik;
b. Pelaksanaan Fungsi Pembangunan di bidang pengelolaan SKA
perikanan, untuk mewujudkan pembangunan sektor perikanan berke­
sinambungan, untuk mensejahterakan bangsa.
Melalui penyelenggaraan SISMENNAS yang optimal akan dapat di­
wujudkan politik pembangunan bidang pemberantasan illegal fishing yang
efektif memberantas illegal fishing. Selanjutnya, peningkatan kinerja pem­
berantasan illegal fishing akan meningkatkan kontribusi sektor perikanan
pada perekonomian nasional, perlindungan matapencaharian masyarakat
nelayan lokal, dan menjaga produktivitas sumber daya ikan dan kelestarian
lingkungannya, yang resultantenya berkontribusi pada peningkatan kondisi
ketahanan nasional.
Permasalahan illegal fishing merupakan permasalahan yang sangat
kompleks, melibatkan para oknum dari dalam dan luar negeri, dengan pe­
laku lintas negara di kawasan regional maupun internasional. Mengingat
urgensi untuk memberantas illegal fishing, dituntut kapasitas pengawasan
SKA perikanan yang memadai, dan kerjasama erat di tingkat regional dan
global.
Mengacu latar belakang sebagaimana uraian di atas, dikemukakan
pokok permasalahan terkait SISMENNAS di bidang pemberantasan illegal
fishing adalah: Bagaimana mengoptimalkan sistem manajemen nasio­
nal guna mewujudkan politik pembangunan bidang pemberantasan
illegal fishing dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional ?.
Untuk merumuskan alternatif solusi terbaik bagi penanganan pokok
masalah tersebut, diidentifikasi beberapa pokok persoalan mendasar yang
akan dibahas lebih lanjut dalam TASKAP ini, meliputi:
a. Adanya tumpang tindih kewenangan pelaksanaan pengawasan
di laut dalam memberantas illegal fishing, yang menyebabkan in­
efisiensi, ketidakhematan;
b. Proses penegakan hukum atas tindak pidana illegal fishing yang
belum dapat secara efektif memberikan efek jera;