Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

6

c. Adanya beberapa kebijakan publik yang berpotensi mendegra-
dasi kewenangan DJPSDKP-KKP dalam melaksanakan pengawasan
dan penegakan hukum di laut;
d. Kerjasama luar negeri (bilateral, multilateral, regional dan inter­
nasional) yang belum efektif mendukung pemberantasan illegal
fishing di WPP-NRI;
e. Belum tersedianya data yang dapat diandalkan sebagai bahan
pengambilan keputusan yang efektif;
f. Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas (sarana, prasarana, SDM,
logistik) institusi pelaksana pengawasan di laut;
g. Berkembangnya berbagai modus operandi illegal fishing;
h. Adanya sejumlah oknum pengusaha perikanan dalam negeri
yang melanggengkan praktek illegal fishing di W PP-N R I, dengan
memberikan dukungan kepada pengusaha perikanan asing;
i. Belum disepakatinya batas wilayah laut dengan sejumlah negara
tetangga;

2. Maksud dan Tujuan,
a. Maksud
Kertas Karya Perorangan (TASKAP) ini dimaksudkan untuk
mem-berikan gambaran tentang penyelenggaraan sistem manajemen
nasional (SISMENNAS) yang telah dilaksanakan dan permasalahan
yang dihadapi hingga saat ini, dalam mewujudkan politik pemba­
ngunan bidang pemberantasan illegal fishing dalam rangka mening­
katkan ketahanan nasional. Selain itu, tulisan ini juga menawarkan al­
ternatif solusi optimalisasi penyelenggaraan SISM ENNAS guna me­
wujudkan politik pembangunan bidang pemberantasan illegal fishing
dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Adapun pembahas­
an substansi dilakukan dengan mengamati penyelenggaraan S IS ­
MENNAS sejak dibentuknya DJPSDKP -KKP, dan perkembangannya
hingga saat ini. Mengingat banyaknya permasalahan yang dihadapi,
maka kebijakan, strategi dan upaya dirumus-kan dengan asumsi akan
dapat dilaksanakan hingga akhir tahun 2014.